• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 62 986 2210832 (telp & fax)

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Papua Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian (Kementan) yang berada di daerah dan langsung berhadapan dengan para stakeholder di daerah.

Oleh karena itu, BPTP merupakan media perpanjangan tangan Kementan dan jajarannya di pusat untuk melakukan fungsi pendampingan maupun fungsi pengawasan kepada jajaran pemerintahan di daerah. Salah satu tugas yang dilakukan BPTP Papua Barat sebagai perpanjangan tangan Kementan dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping dan pengawas yaitu menjadi Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengelolaan Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, pada tanggal 25 Januari 2016 dilaksanakan kegiatan Workshop Konsolidasi Laporan Keuangan UAPPA/B-W Provinsi Papua Barat Semester II Tahun Anggaran (TA) 2015. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan dalam prosedur proses penyusunan laporan keuangan lingkup Kementrian Pertanian Republik Indonesia, di setiap akhir semester. Acara tersebut didasarkan pada keluarnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Acara yang dilaksanakan di Swiss-Bel Hotel Manokwari selama lima hari ini dibuka oleh Kepala BPTP Papua Barat, Ibu Dr. Ir. Hiasinta F. J. Motulo, M. Si. Peserta pada acara ini adalah seluruh satker penerima dana DIPA Kementan di wilayah Provinsi Papua Barat pada TA 2015. Selain itu, pada acara workshop ini juga dihadiri oleh Verifikator Setjen Kementan, Tim reviewer dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, KPKNL Sorong, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Papua Barat, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Maluku dan Papua serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari.

Setelah acara workshop ini diharapkan dihasilkannya laporan keuangan dan barang yang akuntabel dan berkualitas tinggi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari BPK RI.