• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 62 986 2210832 (telp & fax)

Persiapan Pelaksanaan PEDA III di Teluk Bintuni

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) III yang akan dilaksanakan di bulan Juli 2019, tim pameran dan diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat mengunjungi Kabupaten Teluk Bintuni pada 15-16 Mei 2019.

Terkait pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) III tersebut, BPTP Papua Barat berfungsi sebagai pantia pusat sekaligus peserta pameran.

BPTP Papua Barat perlu mempersiapkan diri dalam rangka mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian kepada peserta kontak tani nelayan yang akan ikut serta, sehingga diperlukan perencanaan dan persiapan yang baik.

Selain itu, tim pameran dan diseminasi BPTP Papua Barat juga melaksanakan identifikasi calon lokasi untuk persiapan display dan demonstrasi plot (demplot) varietas padi amfibi dan jagung.

Dua komoditas yang akan di display/demplot dibudidiyakan pada lahan kering tumpang sari (padi jagung) dan lahan sawah (padi) yang merupakan obyek-obyek yang nantinya akan di kunjungi peserta pada saat pelaksanaan PEDA III.

Tim pameran juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas  Pertanian dan Ketahanan Pangan Teluk Bintuni,  terkait dengan persiapan pelaksanaan pameran pada PEDA III tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Teluk Bintuni sebagai panitia lokal berharap persiapan terkait dengan kunjungan lapang harus di lakukan sebaik mungkin sehingga materi yang di diseminasikan dapat di adopsi oleh para petani-nelayan ketika kembali ke daerah asalnya.

Beliau juga berterima kasih kepada BPTP Papua Barat karena telah mengambil langkah awal dalam persiapan PEDA. Diaharapkan pula bahwa BPTP Papua Barat dapat melakukan pengawalan dengan sebaik-baiknya sehingga demplot dan display varietas yang dilakukan dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Diluar dari pada itu, masih terdapat beberapa kendala terutapa pada petani lokal Teluk Bintuni tersebut. Salah satu kendala petani di Teluk Bintuni itu adalah terkait dengan ketersediaan benih di masayarakat. Benih yang ada tersebut memiliki produktivitas rendah. Oleh karena itu besar harapan petani Kabupaten Teluk Bintuni kepada BPTP Papua Barat dalam pengawalan sebaik mungkin dalam melakukan demplot tersebut dengan harapan nantinya hasil panen pada demplot dapat dijadikan benih untuk kegiatan tanam berikutnya.

 




 

DISKUSI BERSAMA BUPATI MANSEL DAN STAKEHOLDER TERKAIT PENGEMBANGAN KAKAO

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat mengadakan FGD ( Focus Group Discussion ) mengenai pengembangan Produk Kakao di Manokwari Selatan , Acara ini diadakan pada Kamis , 25 April 2019  di Aula Kantor Koperasi Produsen “Ebier Suth Cokran” yang berlokasi di Manokwari Selatan.

Acara ini Dihadiri Oleh Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, ST, M.Si , Dr. Aser Rouw, SP, M.Si selaku perwakilan BPTP Papua barat , dan juga perwakilan dari SDSP ( Belanda ) Jan Schuwenburg . selain itu ada perwakilan dari UNIPA Linda E, Lindongi, SP, MSc. Dan Dr. Ir. Antonius Suparno. MP , pengurus koperasi Ebier Suth , Yusuf Kowei bersama dengan perwakilan dari instansi-instansi juga turut hadir dalam diskusi kali ini.

Adapun Tujuan dari diskusi ini yaitu pihak perwakilan dari Belanda ingin menggali lebih dalam potensi kakao sekaligus melihat prospek pengembangan kakao yang ada di Manokwari selatan untuk selanjutnya dilakukan kerjasama.

Pada Awalnya Koperasi Produsen “Ebier Suth Cokran” ini sudah lama berproduksi pada tahun 1989 namun seiring berjalannya waktu produksi kakao yang ada disini terhambat dikarenakan faktor manajemen yang kurang baik, namun perlahan-lahan akan dilakukan rehab kembali dikarenakan kebun kakao yang sudah ada sekarang sudah lebih dari 20 tahun dan dinilai sudah cukup tua. Namun Demikian menurut Dr. Aser Rouw, SP, M.Si , secara teori kebun kakao jika sudah 20 tahun produksinya akan mulai melandai ,  tapi berkat kondisi iklim serta lingkungan di Papua Barat,  meskipun sudah lebih dari 20 tahun kakao tersebut masih dapat diproduksi.

Kedatangan dari Perwakilan Belanda didasari pada Investor Belanda yang tertarik dengan kakao banyak sekali terutama kakao organik , mereka tertarik juga dengan pertanian kakao di Papua Barat karena dinilai produk kakao disini mempunyai kualitas yang baik dan memiliki ketahanan terhadap hama penyakit . Namun untuk bisa mendapatkan kerja sama  mereka mengharapkan bisa mendapatkan minimal 200 ton /ha selama setahun , dilihat dari keuntungan perusahaan , disamping itu mereka mengharapkan adanya sertifikasi kakao untuk meningkatkan kualitas dari kakao tersebut.

Namun demikian Bupati Manokwari Selatan , Markus Waran, ST, M.Si mengatakan bahwa untuk memenuhi hal tersebut , sekaligus untuk meningkatkan motivasi kepada para petani diperlukan support langsung secara finansial dikarenakan anggaran saat ini terbatas , karena generasi muda disini pun sangat tertarik terhadap budidaya kakao.

Hasil dari diskusi ini yaitu akan dilakukan rencana perehaban secara bertahap , rencana awalnya yaitu sekitar 82 hektar , selain itu 160 bibit tanaman pun sudah dipersiapkan, melakukan peningkatan lingkungan kerja , dilakukannya sertifikasi Kakao, dan perbaikan manajemen internal untuk meningkatkan produktifias kerja dari para petani.

Kedepannya pun akan ada perwakilan Mahasiswa dari Belanda untuk melakukan peninjauan langsung disini. nantinya para mahasiswa tersebut akan membuat laporan serta melakukan penilaian terkait potensi kakao yang ada di Manowari Selatan.

 

 

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program UPSUS Pajale dan LTT

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program UPSUS Pajale dan LTT se-Provinsi Papua Barat Triwulan 1 Tahun 2019 pada Kamis hingga Jumat (28-29/03/2019) di Belagri Convention & Hotel Kota Sorong, Papua Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari Instansi Pertanian se-Kabupeten, Badan Pusat Statistik (BPS) se-Kabupaten, Kodim 1801 Manokwari dan Kodim 1802 Kabupaten Sorong serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Yoppi Fonataba dan Kasie Bidang Produksi, Catherine Penturt, SP. Selain itu tamu undangan berasal juga dari Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari yang diwakili oleh Yohanis Makabori dan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong Bapak Drh. I Wayan Kartanegara, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 2 Manokwari serta BPS Provinsi Papua Barat.

Dalam arahannya, Kepala BPTP Papua Barat. Ir. Demas Wamaer, M.P menyampaikan bahwa Pelaksanaan kegiatan Rakor dan Evaluasi UPSUS merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan tahun sebelumnya. Dengan adanya pertemuan ini kiranya output yang direncanakan berupa pendataan Baku Luas Tambah Tanam dan Hasil Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dapat tercapai dari peserta yang kami undang dan berperan aktif dalam pendataan tersebut.

Sehingga, agar data-data tersinkronisasi antara pihak pihak terkait yang telah diberikan kewenangan, BPTP Papua Barat sendiri bertugas sebagai Penanggungjawab UPSUS untuk Wilayah Papua Barat akan melakukan pendampingan dan supervisi dalam meningkatkan hasil Produksi Pertanian di wilayah tersebut. Selanjutnya Kepala BPTP Papua Barat meminta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuanan, Yoppy Fonataba untuk memberikan Sambutan dan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi tersebut.

Dalam sambutannya, Yoppy Fonataba mengucapkan terima kasih terhadap BPTP Papua Barat yang telah berperan aktif dalam tugas yang telah diembankan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sehingga perlu adanya mekanisme pelaporan terhadap luas tambah tanam dimulai dari bawah ke atas, yaitu mulai dari PPL/KCP/Mantri Tani, Kabid Kabupaten  yang membidangi kegiatan tersebut yang selanjutnya disahkan oleh Kepala UPTD Pertanian baik tingkat Kabupaten dan Provinsi harus melaporkan perkembangan ke penanggung jawab wilayah yang datanya untuk dapat diteruskan ke PJ  provinsi yaitu Dinas TPHP Provinsi Papua Barat dan BPTP Papua Barat dan dimana data tersebut akan di sinkronkan bersama BPS.

Dengan adanya keterkaitan integrasi antara Pemerintah yang menanggani Pertanian dengan TNI yang berguna untuk memotivasi petani dalam kegiatan usaha tani yang akhirnya akan menjadi indikator keberhasilan  kinerja Dinas Pertanian. Begitupun pada BPS sebagai katalisator pendataan statistik kegiatan  pertanian sebagai dasar pengambilan kebijakan. Diharapkan dengan data yang ada setiap harinya data tersebut langsung terlapor kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai laporan Ke Presiden.

Materi Rapat Koordinasi disampaikan oleh 6 (Enam) orang narasumber yaitu 1). Kepala BPTP Papua Barat 2). Yoppy Fonataba dari Dinas TPHP Provinsi Papua Barat, 3). Subiadi, SP, M.Si. dari BPTP Papua Barat, 4) Catherine Penturt (Dinas TPHP Papua Barat), 5) Latsmini (Kasie Produksi Pertanian BPS Provinsi Papua Barat), 6) Drh. I Wayan Kartanegara (SKP Kelas 1 Sorong).

Akreditasi Laboratorium BPTP Papua Barat oleh KAN

Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat menjadi salah satu laboratorium dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang termasuk dalam pengajuan akreditasi. Dalam proses akreditasi, tahap asesmen dilaksanakan untuk menilai langsung di lapangan kesesuaian pemenuhan persyaratan kompetensi labotarium yang menjadi acuan, yaitu ISO/IEC 17025:2017. Asesmen lapangan dibuka bersama tim asesemen dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)  pada Senin (18/03/2019) di Manokwari, Papua Barat.

Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala BPTP Papua Barat, Ir. Demas Wamaer sebagai Manajer Puncak Laboratorium, M.P, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP Papua Barat, Ida Rusyadi, S.Sos, sebagai Manajer Administrasi Laboratorium, Manajer Teknis Laboratorium BPTP Papua Barat, Nicolays Jambang, S.TP, M.Sc. beserta tim laboratorium. Proses asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni Senin sampai Selasa, 18-19 Maret 2019.

Nico menyebutkan, awal laboratorium BPTP Papua Barat dibangun pada tahun 2016, dilanjutkan dengan pengadaan bertahap prasarana laboratorium dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang masih berjalan. Laboratorium BPTP Papua Barat diresmikan pada 14 November 2018. Nico juga menyampaikan bahwa laboratorium mempunyai peluang yang besar, dikarenakan belum tersedianya laboratorium pengujian proksimat terakreditasi khususnya untuk komoditas lokal di wilayah Indonesia Timur.

Disisi lain, potensi wilayah Papua Barat untuk mengekspor hasil prouksi pertanian dapat didukung dengan adanya laboratorium pengujian sebagai salah satu jaminan mutu produk bernilai tambah, sehingga hasil pertanian wilayah Indonesia Timur dapat diolah dengan tepat dan terdistribusikan dengan baik ke wilayah lainnya.

Salah satu tim Komite Akreditasi Nasional (KAN), Dr. Asep Nugraha Ardiwinata, M.Si mengatakan, proses akreditasi bertujuan untuk melihat secara langsung pemenuhan persyaratan dari segi teknis maupun manajemen yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017. Ia juga mengatakan bahwa proses akreditasi akan melibatkan personil dari laboratorium melalui wawancara secara langsung.

Ruang lingkup dari akreditasi laboratorium tersebut meliputi analisa proksimat serealia dan  umbi-umbian baik segar maupun olahannya, lantas pengujian proksimat yang dapat dilakukan antara lain: kadar air, kadar abu, lemak kasar dan protein kasar.

Pendampingan Internal Persiapan Akreditasi Laboratorium BPTP Papua Barat

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memberikan pendampingan percepatan akreditasi laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua barat pada Rabu (13/03/2019) di Manokwari, Papua Barat.


Tim pendampingan internal Kementerian Pertanian untuk laboratorium BPTP Papua Barat terdiri dari dua orang, yakni Dr. Romsyah Maryam dan Bapak Eman Sulaiman, M.Si., tim tersebut akan memberikan pendampingan mengenai kesiapan akreditasi laboratorium sebelum nantinya akan dinilai secara langsung oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi, Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Penyedia Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan.


Balitbangtan mempunyai tujuan yakni, hasil penelitian dan pengkajiannya dapat diakui secara nasional maupun internasional, sehingga seluruh laboratorium dibawah koordinasi Balitbangtan wajib mempunyai akreditasi. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka laboratorium harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik.


Menurut Dr. Romsyah Maryam berserta tim, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk penilaian akreditasi meliputi kesiapan dokumen prosedur laboratorium, kesiapan sumber daya dan persyaratan kompetensi laboratorium yang berdasarkan pada standar akreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorium BPTP Papua Barat dianggap mempunyai potensi di wilayah Indonesia Timur. Fasilitas yang dimiliki sudah memadai untuk melakukan pengujian produk pertanian. Produk-produk hasil pertanian juga harus terjamin secara kualitas mutu, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang ditunjuknya laboratorium BPTP Papua Barat untuk mendapatkan akreditasi.


Setelah nantinya memperoleh akreditasi diharapkan laboratorium BPTP Papua Barat mendapatkan pengakuan dalam pengujian dan kalibrasi industri laboratorium, sehingga mampu memberikan manfaat bagi wilayah di Indonesia Timur.